Mekanisme Pengaduan


DASAR HUKUM
PENGADUAN MASYARAKAT

  1. PERATURAN PRESIDEN NO. 76 TAHUN 2013 TENTANG  PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
  2. PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA & REFORMASI BIROKRASI  NO. 13 TAHUN 2009 TENTANG
    Pedoman Peniongkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan partisip
  3. PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 7 REFORMASI BIROKRASI NO. 24 TAHUN 2014 TENTANG
    Pedoman Penyelenggaraan  Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional.
  4. PERATURAN KEPALA BP2TPM KOTA BANKARMASIN NO. 23 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK BP2TPM KOTA BANJARMASIN

PROSEDUR

  1. Pengelola menerima pengaduan ditempat penyelenggara
  2. Identitas pengadu dijamin kerahasiaannnya
  3. Pengelola wajib mendengarkan aduan pengadu, mencatat subtansi pengaduan dan memberikan respon/tanggapan secara langsung
  4. Pengelola memeriksa pengaduan dari asfek kewenangan apabila  :
  • Subtansi pengaduan diluar kewenangan penyelenggara, maka berkas pengaduan tersebut wajib diteruskan  kepada penyelenggara lain yang berwenang serta harus diinformasikan kepada pengadu ;
  • Pengelola wajib mencatat  setiap pengaduan yang memuat sekurang-kurangnya  identitas pengadu ( nama, alamat lengkap, No. pengaduan, uraian kelurahan  atas pelayanana, tempat , waktu  penyampaian serta tanda tangan)
  1. Apabila karena kondisi tertentu pengadu tidak mempu menulis dan/atau membaca, maka pengelola wajib membantu pengadu untuk mengisi formulir pengaduan tersebut.

PROSEDUR PENERIMAAAN PENGADUAN TIDAK LANGSUNG KEPADA PENYELENGGARA SBB  :

  1. Pengelola memeriksa subtansi pengaduan dari asfek kewenanagan;
  2. Apabila substansi pengaduan diluar kewenangan penyelenggara (BP2TPM Kota Banjarmasin)  maka pengaduan tersebut wajib diteruskan  kepada penyelenggara lain yang berwenang (hal ini wajib diinformasikan oleh pengelola kepada pengadu)
  3. Jika pengadu tidak menyebutkan identitas atas anonim dan tidak ada No. kontak yang bisa dihubungi maka pengaduan tersebut dapat  diabaikan ;
  4. Pengelola pengaduan memberikan respon atau tanggapan awal kepada pengadu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pengaduan diterima ;
  5. Pengelola pengaduan memberikan nomor pengaduan kepada pengadu untuk menjadi acuan dalamn penyelesaian pengaduan ;
  6. Penyelenggarawajib meneyediakan sarana bagi pengadu dapat memantau status penyelesaian pengaduan.

PENYELESAIAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK  :

  1. Penyelenggara yang berwenang bertanggung jawab atas penyelesaian pengaduan
  2. Penyelesaian atau solusi  yang diambil harus memenuhi kriteria, spesifik, terukur dapat dicapai dan realistis
  3. Solusi dapat berupa penyelesaian pengaduan dan/ atau rencana perbaikan pelayanan
  4. Solusi tersebut menjadi  bagian perbaikan kinerja pelayanan penyelenggara
  5. Penegelola pengaduan wajib merahasiakan infomasi yang bersifat pribadi dan menurut derajatnya merupakan rahasia negara/jabatan sesuai dengan per UU an
  6. Pengelola pengaduan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk melihat status penyelesaian pengaduannya
  7. Penyampaian penyelesaian pengaduan kepada pengadu paling lama 60 harikerja sejak penyelesaian pengaduan.
  • Hari Ini (67 Kunjungan)
  • Kemarin (89 Kunjungan)
  • Total (62576 Kunjungan)

Menurut Saudara bagaimana kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarmasin


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Banjarmasin