PENAMBAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN (DALAM PROSES)


1 PengesahanRencana Tapak (SitePlan);
2 Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
3 Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe C dan Tipe D;
4 Izin Apotek;
5 Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama;
6 Izin Penyelenggaraan Optikal;
7 Izin Penyelenggaraan Salon Kecantikan;
8 Izin Penyelenggaraan Sehat pakai Air (SPA);
9 Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan Tipe D;
10 Izin Operasional Klinik;
11 Izin operasinal Puskesmas;
12 Izin Praktek Dokter / Dokter Gigi;
13 Izin praktek terapi wicara;
14 Izin praktek Bidan;
15 Izin Praktek Apoteker;
16 Izin praktek Perawatan;
17 Izin praktek Perawatan Gigi;
18 Izin praktek Radiografer;
19 Izin praktek Fisioterapis;
20 Izin praktek ahli tenaga laboratorium medik;
21 Izin praktek tenaga gizi;
22 Izin kerja tenaga kefarmasian;
23 Izin praktek rekam medis;
24 Izin tukang Gigi;
25 Izin Operasional Usaha Pemberantasan Hama (Pest Control);
26 Tanda Terdaftar Penyehat Tradisional (STTPT);
27 Izin Praktek tenaga Sanitarian (SIPTS);
28 Izin Praktek Penata Anestesi (SIPPA);
29 Izin Optisien;
30 Izin Praktek tenaga Penyuluh Kesehatan Masyarakat (SIPTPKM);
31 Izin Usaha Mikro Obat tradisional (UMOT);
32 Izin Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Alat Kesehatan;
33 Izin Praktek Okupasi Terapi (SIPOT);
34 Toko Alat Kesehatan;
35 Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit;
36 Izin Operasional pendirian Pendidikan Formasi Swasta meliputi:
  a.Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal atau
          Taman Kanak-kanak (TK);
  b.     Sekolah Dasar (SD);
  c.     Sekolah Menengah Pertama (SMP);
37 Izin Operasional PendirianPendidikan Non Formal meliputi:
  a.   Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
  b.   Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sejenis;
  c.   Tempat Penitipan Anak (TPA);
  d.   Kelompok Bermain (KOBER);
  e.   Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM);
  f.    Taman Bacaan Masyarakat (TBM);
38 Izin Penyelenggaran Tempat parkir (IPTP);
39 Izin Insidentil;
40 Izin Angkutan Penumpang Dalam trayek;
41 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas;
42 Izin Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI);
43 Penerbitan dan Pengendalian Izin Pendirian lembaga Bursa Kerja (LBK)/Lembaga Penempatan kerja Swasta (LPTKS);
44 Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
45 Izin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
46 Izin Tempat Penampungan Pekerja Migran Indonesia;
47 Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
48 Surat Izin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga;
49 Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).
50 Izin usaha Koperasi Simpan Pinjam (KSP);
51 Izin Operasional KSP;
52 Izin Operasional KSP Cabang Pembantu;
53 Izin Operasional KSP Kantor Kas;
54 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) terdiri dari:
  a.    Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
  b.    Bidang Usaha Toko Swalayan (IUTS);
55 Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
  Bidang Usaha Pariwisata :
   
  a.    Usaha daya tarik wisata, meliputi jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, wisata budaya, wisata buatan/binaan manusia.
     1. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa prasasti, petilasan, dan bangunan kuno; 
     2. pengelolaan museum; 
     3. pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat; dan 
     4. pengelolaan objek ziarah; dan sub-jenis lainnya dari jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata yang ditetapkan oleh Walikota. 
  b.   Usaha kawasan pariwisata, meliputi jenis usaha pengelolaan kawasan pariwisata
  c.   Usaha jasa transportasi wisata, meliputi jenis usaha pengelolaan jasa transportasi wisata.
    1. angkutan wisata
  d.    Usaha jasa perjalanan wisata, meliputi jenis usaha pengelolaan jasa perjalanan wisata.
    1.  biro perjalanan wisata;
    2.  cabang biro perjalanan wisata; dan 
    agen perjalanan wisata.
   
  e. Usaha jasa makanan dan minuman, meliputi jenis usaha pengelolaan jasa makanan dan minuman.
     1.  Restoran;
     2.  Rumah makan;
     3.  Bar / rumah minum;
     4.  Kafe;
     5.  pusat jajanan makanan/foodcourt;
     6.  jasa boga / catering; dan
     7.  jenis usaha lain bidang usaha jasa makanan dan minuman yang ditetapkan oleh Walikota.
   
  f.  Usaha penyediaan akomodasi, meliputi jenis usaha pengelolaan penyediaan akomodasi.
     1.  a. hotel;
          b. hotel bintang; dan 
     2.  hotel non-bintang.
     3.  losmen; 
     4.  rumah kos; 
     5.  wisma (guest house);
     6.  home stay (pondok wisata)
          cottage; dan 
      7. jenis usaha lain bidang usaha penyediaan akomodasi yang    ditetapkan oleh Walikota.
56 Izin Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi:
  a. Izin Tempat Penyimpanan sementara Limbah   B3 di Industri atau Usaha Suatu Kegiatan;
  b. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC);
  c. Izin Lingkungan.
57 Izin Pratek Dokter Hewan;
58 Izin Praktek Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan;
59 Izin Praktek Tenaga Asing Kesehatan Hewan;
60 Izin Rumah Potong Hewan;
61 Izin Petshop;
62 Izin Penitipan Hewan;
63 Izin Pembudidayaan Hewan;
64 Izin Tempat Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
65 Izin Usaha Rumah Sakit atau Klinik Hewan (IURSHWN);
66 Izin Laboratorium kesehatan Hewan (ILKH).
   
   
  • Hari Ini (68 Kunjungan)
  • Kemarin (89 Kunjungan)
  • Total (62577 Kunjungan)

Menurut Saudara bagaimana kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarmasin


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Banjarmasin