Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Banjarmasin dalam meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, khususnya dalam memberikan pelayanan publik yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat serta dunia usaha.
Kepala DPMPTSP Banjarmasin, Ari Yani, mengatakan capacity building merupakan agenda strategis untuk memperkuat kompetensi ASN, mengingat DPMPTSP memiliki peran vital sebagai pintu masuk pelayanan perizinan dan investasi daerah.
“Peningkatan kapasitas ASN di lingkungan DPMPTSP ini sangat penting, khususnya dalam pelayanan publik yang profesional. Kepuasan masyarakat dan pelaku usaha terhadap pelayanan merupakan salah satu bentuk investasi jangka panjang bagi daerah,” ujarnya.
Menurutnya, aparatur yang memiliki kompetensi, etika kerja, dan pemahaman pelayanan yang baik akan mampu menciptakan iklim perizinan yang kondusif serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap Banjarmasin.
Wakil Wali Kota Banjarmasin, Hj. Ananda, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menegaskan keberhasilan pembangunan iklim investasi tidak hanya bergantung pada regulasi, kemudahan perizinan, maupun insentif yang diberikan pemerintah daerah.
“Gedung yang megah dan sistem digital yang canggih tidak akan berarti apa-apa jika pelayanan masih lambat, kurang empatik, dan minim integritas. Faktor manusia tetap menjadi penentu utama,” tegasnya.
Ia menyebutkan, DPMPTSP merupakan wajah pertama Pemerintah Kota Banjarmasin yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan investor. Karena itu, sikap, etika, serta profesionalisme aparatur akan sangat menentukan citra pemerintah daerah.
“Di DPMPTSP, kecepatan, kejelasan, kejujuran, dan etika pelayanan diuji setiap hari. Pelayanan yang baik akan membangun kepercayaan, sebaliknya pelayanan yang buruk bisa merusak citra daerah,” jelasnya.
Hj. Ananda juga menyoroti tantangan pelayanan publik yang semakin kompleks, seiring meningkatnya tuntutan masyarakat, pengawasan publik yang lebih ketat, serta rendahnya toleransi terhadap praktik pungutan liar dan penyimpangan layanan.
Ia menekankan, peningkatan kompetensi teknis ASN harus dibarengi dengan penguatan integritas, etika pelayanan, dan empati terhadap kebutuhan masyarakat.
“Sudah saatnya kita mengubah pola pikir, dari budaya dilayani menjadi budaya melayani. Dari bekerja sekadar rutinitas menjadi bekerja atas dasar tanggung jawab dan integritas,” tambahnya.
Lebih lanjut, Hj. Ananda berharap pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi bagi ASN DPMPTSP dapat menjadi tolok ukur profesionalisme dan standar pelayanan yang terukur, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Kinerja saudara-saudara akan berdampak langsung terhadap citra Pemerintah Kota Banjarmasin dan iklim investasi daerah ke depan,” pungkasnya.
Melalui kegiatan capacity building ini, Pemerintah Kota Banjarmasin berharap kualitas pelayanan perizinan dan investasi semakin meningkat, sekaligus memperkuat kepercayaan publik dan dunia usaha terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. (EPW/JCI).
via jukung.co.id